PBNU Gandeng BP Taskin, Pengentasan Kemiskinan Warga Nahdliyin Dikebut hingga Tingkat Kecamatan
PBNU Gandeng BP Taskin, Pengentasan Kemiskinan Warga Nahdliyin Dikebut hingga Tingkat Kecamatan
BANYUWANGI – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjajaki kerja sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Kolaborasi ini bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan di kalangan warga Nahdliyin. Sasarannya masyarakat hingga tingkat kecamatan, dengan melibatkan jaringan organisasi NU.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyampaikan hal itu seusai bertemu Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Pertemuan berlangsung di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Budiman didampingi Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin Zaidirina.
Menurut Budiman, kerja sama ini bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan berbagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menyebut masih banyak warga Nahdliyin yang berada dalam kelompok berpenghasilan rendah.
“Warga Nahdliyin sebagai lebih dari 50 persen warga Muslim Indonesia, kebanyakan menurut hitung-hitungan kami, masih ada dalam desil 1 sampai 4. Masih ada persoalan-persoalan ekonomi,” kata Budiman.
Sitaskin Menyasar Level Kecamatan
Salah satu program yang akan disinergikan dengan NU adalah Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin). Program ini mengajak sejumlah kementerian bekerja bersama menangani kemiskinan secara terpadu di suatu wilayah.
“Program Sitaskin adalah Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Memang itu adalah program untuk mengajak berbagai kementerian untuk baris bareng mengentaskan kemiskinan di sebuah wilayah,” terangnya.
Kementerian yang dilibatkan antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, serta kementerian yang membidangi investasi.
Selama ini, kata Budiman, program lintas kementerian lebih banyak menyasar tingkat kabupaten dan kota. Lewat kerja sama dengan NU, BP Taskin berencana memperluas pendekatan itu hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU).
“Untuk level kecamatan baru pertama kali. Untuk level kecamatan kita melewati teman-teman dari MWCNU,” ujarnya.
Riset Dulu, Baru Intervensi
Selain pemberdayaan ekonomi, Budiman menekankan pentingnya riset untuk menemukan akar masalah kemiskinan di setiap wilayah. Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa seragam karena penyebabnya berbeda-beda. Penyebab itu bisa berupa persoalan struktural, rendahnya pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, atau bencana alam.
Karena itu, BP Taskin akan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meneliti penyebab kemiskinan di tingkat kecamatan atau desa.
“Jenis penyakitnya beda. Sama-sama salah satu penyakit, tapi ada yang sakit dalam, ada sakit luar, ada kronis. Terapinya berbeda. Itu harus diriset terlebih dahulu,” kata Budiman.
Ia juga membuka peluang melibatkan sumber daya manusia NU yang memiliki kapasitas penelitian. Hasil riset nantinya menjadi dasar penyusunan program intervensi agar bantuan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jadi riset pendahuluan sebelum diagnosanya. Terapinya nanti ada, sebelum terapi ada diagnosa. Kita ikut sertakan untuk diagnosanya,” ujarnya.
Gus Kikin: Struktur NU Siap Bergerak
Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz menyambut baik rencana tersebut. Ia menilai program BP Taskin sejalan dengan kebutuhan warga NU yang tersebar di berbagai daerah. Gus Kikin menyebut jumlah warga NU diperkirakan mencapai 140 juta orang, dan sebagian masih membutuhkan dukungan pemberdayaan ekonomi.
“Ini sangat cocok, sesuai, dan ini sinergi yang sangat produktif. Mudah-mudahan kemiskinan-kemiskinan yang ada di daerah-daerah, yang sebagian besar juga warga NU, bisa kita entaskan segera,” ujar Gus Kikin.
Ia memastikan PBNU akan menggerakkan struktur organisasi hingga tingkat bawah. Pengurus cabang akan mengoordinasikan MWCNU di wilayah masing-masing. Jaringan itu, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk menentukan wilayah prioritas dan mempercepat pelaksanaan program.
Gus Kikin berharap kerja sama ini segera terealisasi, bahkan mulai Desember mendatang. “Mudah-mudahan segera, Desember pun juga bisa,” ucapnya.
Depo Baban, Belanja Bareng Berbasis Warga
Deputi BP Taskin Zaidirina mengungkapkan, salah satu program yang telah diuji coba bersama PWNU Jawa Barat adalah Depo Baban atau Belanja Bareng. Program ini tidak hanya menjadi tempat distribusi barang, tetapi juga dirancang membangun ekosistem ekonomi setempat.
Barang yang dipasarkan lewat depo diupayakan berasal dari produksi warga di wilayah yang sama. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen.
“Rencananya yang sudah kita uji coba di PWNU Jawa Barat itu kita membuat Depo Baban namanya, Belanja Bareng. Di situ selain untuk distribusi barang, juga kita akan buatkan ekosistemnya. Nanti barang-barang yang dijual di situ juga diupayakan hasil dari penduduk situ juga ya, warga situ,” kata Zaidirina.
BP Taskin juga akan mengoordinasikan dukungan kementerian sesuai potensi ekonomi tiap kecamatan. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya, bisa dilibatkan jika wilayah sasaran berpotensi di sektor pertanian atau perikanan.
Pengembangan ekosistem itu mencakup seluruh rantai ekonomi, mulai dari permodalan, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Untuk permodalan, BP Taskin menyiapkan skema melalui lembaga keuangan mikro dan bank wakaf. (*)
Penulis: Khusaini Dwisyah Putra
Khusaini Dwisyah Putra
Menulis untuk mengingat
Berita Terkait
Berita
Rofik Cahyono Kembali Pimpin Ranting NU Cangkring, Musran Jadi Persiapan Konferensi MWC Rogojampi
Berita
Pergunu Banyuwangi Latih Guru Pakai AI Jelang Hari Guru, Teken MoU dengan MAFINDO
Berita